Solusi Microwork: Sebuah pendekatan baru dalam outsourcing agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Bagaimanakah cara terbaik untuk mengentaskan kemiskinan di dunia ini? Jawabannya adalah dengan memberikan mereka pekerjaan karena hal ituah yang mereka butuhkan untuk memutus rantai kemiskinan.

"Dampak sourcing" adalah cara baru yang menjanjikan untuk mempromosikan kemajuan ekonomi di negara berkembang. Idenya adalah untuk merekrut dan melatih orang-orang di bagian bawah piramida untuk melaksanakan tugas-tugas digital seperti menyalin file audio dan database produk, serta editing.

Hal ini bertujuan untuk menciptakan pekerjaan yang berarti bagi masyarakat miskin, dengan begitu mereka akan memiliki pendapatan sehingga dapat meningkatkan pembangunan ekonomi.

Perusahaan Samasource adalah pemimpin dalam bidang ini.

Samasource adalah sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di San Francisco. Didirikan pada tahun 2008 oleh Leila Janah, saat awal didirikan perusahaan ini hanya memiliki 30 orang pekerja. Seiring perkembangannya, kini perusahaan ini telah memiliki 16 kantor pusat yang tersebar di seluruh dunia. Pemain terkemuka lainnya adalah Data Digital Divide, sebuah nirlaba yang mulai beroperasi di Kamboja pada tahun 2001 dan kemudian diperluas ke Laos dan Kenya. The DesiCrew perusahaan nirlaba yang tumbuh dari pekerjaan yang dilakukan di Indian Institute of Technology Madras, menargetkan peluang di India. Dan RuralShores, yang berharap dapat mendirikan 500 pusat di India dan dapat menghubungkan mereka sehingga mereka dapat melaksanakan proyek-proyek yang semakin besar untuk klien. Semua organisasi-organisasi ini berusaha untuk memperbaiki kehidupan para pekerja yang kurang beruntung.

Tapi Samasource lebih menonjol karena kemampuannya untuk menghadapi tantangan yang signifikan  dan membantu orang-orang yang berada di bagian bawah piramida karena mereka belum tentu memiliki keterampilan atau pengalaman untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan meskipun pelanggan potensial mungkin menyukai ide dampak sourcing, namun sebagian besar masih membuat keputusan pembelian berdasarkan harga, bukan dampak sosial.

Samasource telah mengembangkan sebuah model yang efektif untuk menangani isu-isu tersebut. Model yang mengikuti lima prinsip utama:

1.      Menghemat Modal

Tantangan pertama Samasource adalah mendirikan sebuah jaringan pusat yang akan menawarkan pelatihan yang tepat dan infrastruktur (komputer, koneksi internet, dan sebagainya) pekerja. Karena organisasi tidak memiliki modal untuk membangun jaringan yang dimiliki sepenuhnya, bekerja sama dengan pengusaha lokal yang memiliki sumber daya untuk membuka waralaba dengan biaya sekitar $ 25.000. Kesepakatannya adalah Samasource akan menemukan pelanggan dan kemudian membayar pusat untuk melaksanakan pekerjaan. Staf nirlaba juga akan membantu pengusaha untuk menemukan ruang yang aman, peralatan, dan karyawan, dan akan membuat prosedur operasi standar untuk perekrutan, orientasi, dan pelatihan. Model waralaba tidak hanya memungkinkan Samasource untuk menggunakan modal secara efisien tetapi juga membangun kemampuan kewirausahaan di suatu daerah. Dan memastikan bahwa keuntungan tersebut lebih banyak yang tinggal di wilayah tersebut. Jika pengusaha melihat peluang yang lebih baik di tempat lain, mereka mungkin meninggalkan kapal. Samasource tidak memilih waralaba yang berfokus hanya pada profit, ia memastikan mitra lokalnya memiliki misi yang sama untuk  mengurangi kemiskinan.

2.      Mengatur Tahap untuk Sukses

Pelanggan membutuhkan bantuan scoping dan menyesuaikan proses mereka sehingga mereka bisa mendapatkan nilai dari microwork. Jika tugas outsourcing adalah untuk menulis deskripsi produk katalog online, Samasource bekerja dengan perusahaan untuk menentukan gaya, nada, dan panjang katalog.

Biasanya, Samasource menyiapkan proyek-proyek percontohan kecil, sekaligus untuk melatih staf dan contoh bagi pelanggan. Misalnya, pusat di Uganda, yang memiliki usaha tradisi lokal dalam tembikar, kerajinan, dan puisi, sangat baik dalam menangani tugas-tugas kreatif dan menulis. Pusat-pusat di India lebih memilih bekerja dengan jawaban yang jelas. Samasource mencoba untuk mencocokkan proyek untuk kemampuan karyawan lokal, meskipun juga memberikan tugas yang akan meregangkan mereka.

3.      Membangun Keterampilan Pekerja

Sama artinya "sama" dalam bahasa Sansekerta, dan Samasource didirikan pada keyakinan bahwa semua orang adalah sama dan bahwa siapa pun yang memiliki komitmen yang diperlukan dapat menyelesaikan pekerjaan yang perlu dilakukan. Namun banyak karyawan pusat yang membutuhkan bantuan dengan protokol kantor dasar -membangun rasa percaya diri, misalnya, atau belajar (contoh; mengikuti jadwal). Pekerja harus mampu berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris, tetapi sebagian besar memiliki sedikit atau tidak ada pengalaman kerja tradisional.

Karyawan pusat sering menghadapi tantangan-yang unik yang tidak selalu jelas. Tim Samasource mencoba untuk mengenali ini. Samasource harus menemukan cara untuk mendidik kelompok besar biaya-efektif. Salah satu pendekatan yang digunakannya adalah "melatih pelatih": Ia bekerja sama dengan instruktur di pusat tetapi membatasi interaksi dengan anggota tim individu. Hal ini juga membangun tugas pelatihan -sampel, tips, dan video- ke dalam platform teknologi yang pekerjaan dilakukan.
Akhirnya, Tim Samasource terus meneliti data kinerja untuk melihat bagaimana karyawan melakukannya. Ini tidak hanya mempertimbangkan kualitas (seperti tingkat cacat) dan kecepatan (waktu penyelesaian), tetapi juga melihat bagaimana langkah-langkah berubah dengan waktu.

Samasource terus mengembangkan dan menyempurnakan SamaSchool, untuk menghubungkan orang-orang miskin dengan dunia digital sehingga mereka dapat mencari nafkah. Meskipun masih dalam tahap awal, SamaSchool akhirnya akan menawarkan program pelatihan penuh (termasuk bahasa Inggris, penalaran analitis, keterampilan internet, dan praktek kerja) dalam format online.

4.      Memanfaatkan Teknologi

Saat peluncuran, Samasource mencoba menggunakan sistem komersial standar untuk  mendukung pelatihan, alokasi kerja, dan pemantauan kinerja. Tetapi organisasi dengan cepat menemukan bahwa kebutuhan untuk platform microwork bersatu didistribusikan jauh melampaui apa pun yang ada di pasar. Solusinya adalah dengan mengembangkan platform sendiri yang disebut Sama-Hub, ia memainkan peran kunci dalam mengotomatisasi pelatihan, alur kerja, dan jaminan kualitas. SamaHub juga menyediakan sumber daya terpusat untuk pelatihan. Tim di Samasource menciptakan halaman proyek online yang menggambarkan cara terbaik untuk menyelesaikan suatu jenis pekerjaan dan termasuk video pekerjaan yang dilakukan. Karyawan tahu ke mana harus pergi jika butuh bantuan dan dapat melakukannya sesering yang mereka butuhkan.

5.      Tentukan Matriks

Samasource memiliki beberapa cara untuk mengukur seberapa baik pencapaian misinya. Pertama, untuk menjadi bisnis sosial inovatif, ia harus mendapatkan pekerjaan, yang diukur dengan pendapatan penjualan. Hal ini membutuhkan trek margin keuntungan, dan apakah keuntungan yang diinvestasikan itu kembali, memastikan bahwa hal itu tetap pada misi sosialnya.

Kedua, mengurangi kemiskinan, Samasource harus menyediakan pekerjaan. Jadi organisasi mengikuti langkah-langkah perubahan pendapatan pekerja dari waktu ke waktu. SamaHub menawarkan metrik rinci tentang pusat dan kinerja pekerja, seperti waktu per tugas, tingkat akurasi, tingkat penerimaan jaminan kualitas, dan produktivitas per jam. (Sama-Hub juga dapat digunakan oleh pelanggan untuk melacak kemajuan pekerjaan mereka sendiri.) Dengan mendefinisikan metrik yang jelas, Samasource dapat menentukan mana dimana perhatian manajemen diperlukan dan memperbaiki masalah segera.

Aceh Gagal Capai Target RPJM

BEBERAPA target pembangunan tahun 2012-2017 yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf gagal direalisasikan. Bahkan Pemerintah Aceh berencana merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang disusun tiga tahun lalu. 

Sebagai sebuah provinsi, Pemerintahan Aceh harus punya target pembangunan yang jelas di berbagai bidang, mulai bidang ekonomi,  politik, agama, sosial budaya, dan lain sebagainya.

Nah, target lima tahunan itu dibuat dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Penjabaran visi-misi dan program Gubernur Aceh hasil pemilihan langsung pada 9 April 2012 lalu dibuat dalam bentuk qanun.

RPJM merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Aceh dalam melaksanakan pembangunan lima tahun, 2012-2017. Lantaran ditetapkan sebagai qanun, maka RPJM ini wajib dilaksanakan oleh gubernur dan seluruh SKPA dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Aceh.

Sayangnya, beberapa target yang dibuat itu tidak terealisasi. Jika melihat beberapa indikator kinerja di bidang ekonomi, misalnya, antara realisasi dan proyeksi begitu jauh angkanya. Contohnya pertumbuhan ekonomi. Untuk 2014, misalnya, realisasi cuma 4,13 persen, padahal targetnya mencapai 6,7 persen. Untuk tahun 2014 tersebut bahkan BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Aceh tanpa migas melambat dari tahun 2013, yakni hanya 4,13 persen dari 4,4 persen.

Tingkat pengangguran pun demikian. Jika Pemerintah Zaini Abdullah yang dilantik pada 25 Juni 2012 lalu menargetkan pengangguran tahun 2013 cuma 5,0 persen, ternyata faktanya masih 10,3 persen. Sebagai provinsi yang tak punya industri, mencari kerja di Aceh sangatlah sulit.

Untuk pengurangan angka kemiskinan, Zaini bahkan punya target yang  ambisius. Dia ingin menurunkan angka kemiskinan 2 persen setiap tahun, sebagaimana tercermin dalam RPJM.

Sayangnya, hingga kini tingkat kemiskinan di Aceh masih saja di atas angka rata-rata nasional. “Pemerintah Aceh mempunyai target menurunkan angka kemiskinan hingga 9,50 persen pada 2017,” begitu tertera dalam Qanun RPJM Aceh 2012-2017.   

Jika melihat proyeksi setiap tahun pertumbuhan ekonomi, angkanya sangat tinggi, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional selama ini. Untuk tahun 2015, misalnya, Pemerintah Zaini menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,8 persen. Padahal di tingkat nasional, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya pada kisaran 5,4-5,8 persen. Kondisi tahun ini juga lebih runyam: Pengesahan APBA 2015 yang amat terlambat membuat berbagai target semakin menjauh. (Baca: Perencanaan Harus Realistis).

Aset Aceh yang Terbengkalai

Disepanjang jalan Medan-Banda Aceh, anda pasti kerap menemukan bangunan yang tidak difungsikan atau dibiarkan begitu saja setelah selesai dibangun. Kondisi bangunan tersebut tidak terurus, dan bahkan dalam kondisi lebih parah lagi yakni sudah rusak disana disini. Bangunan-bangunan tersebut bisa jadi merupakan milik Pemerintah Provinsi Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berikut ini adalah aset-aset Aceh yang berada dalam kondisi terbengkalai di beberapa kabupaten/kota, yakni:

LHOKSEUMAWE :

1.      Pasar buah yang berlokasi di Jalan Pase.

Aset daerah senilai Rp 3 miliar dengan 128 blok itu terbengkalai. Alasan pedagang yang seharusnya menempati blok tersebut adalah karena mereka tak ada jatah. Untuk itu, kalangan anggota DPRK Lhokseumawe meminta dinas terkait segera mendata ulang siapa saja pemilik blok di pasar itu.

2.      Aset Taman Legos.
Aset yang dibangun dengan dana otonomi khusus (otsus) tahun 2012-2013 senilai Rp 1,5 miliar pada eks terminal labi-labi Kota Lhokseumawe terbengkalai. Kini sejumlah perangkat dan properti di taman itu  mulai dirusak dan dijarah warga. Taman Legos direncanakan akan dijadikan pusat kuliner di Kota Lhokseumawe. Proses pembangunannya telah rampung tahun 2013 dan telah diserahkan ke Pemerintah Kota Lhokseumawe. Namun, usai serah terima itu, tidak langsung difungsikan, karena pemerintah masih menunggu pihak swasta yang mau mengelola taman tersebut.

MEULABOH:

1.      Tugu Kupiah Meukeutop

Lambang daerah Kabupaten Aceh Barat, serta lokasi gugurnya Pahlawan Nasional Teuku Umar Johan Pahlawan yang terletak di Desa Suak Ujong Kalak, Kota Meulaboh, kini terbengkalai. situs budaya yang dibangun kembali sekitar tahun 2006 oleh Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) Aceh dengan biaya mencapai ratusan juta rupiah itu, kini tak bisa dimanfaatkan dengan baik karena ditumbuhi rumput liar dan tak ada perawatan. Menurut Iskandar Nusa seorang budayawan Aceh Barat, lokasi tugu yang terletak di bekas tempat berdirinya Tugu Prasamya Purnakarya yang diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia sekitar tahun 1995 lalu, dan dijadikan sebagai lokasi pembangunan tugu Kupiah Meukeutop itu dinilai tak layak karena lokasinya yang tidak strategis dan tak banyak diketahui oleh masyarakat luas, karena berada di jalan yang buntu dan lokasi yang kumuh.

BIREUEN:

1.      Pabrik pengolahan pakan ternak bantuan Jepang di Gle Kuprai Gandapura.
Hingga saat ini tidak difungsikan untuk  menghasilkan pakan ternak. Selain bantuan Jepang pada tahun 2000, Pemkab Bireuen waktu itu juga mengucurkan bantuan tambahan Rp 100 juta pada  tahun 2002, Rp 100 juta pada tahun 2004, kemudian bantuan mesin tahun 2013 yang dananya bersumber dari APBA.

2.      Pabrik inti keramik di Juli.
Pabrik yang didirikan dengan bantuan Pertamina tahun 2003 senilai Rp 1,2  miliar.

3.      Pabrik Biodiesel di Desa Beunyot Juli.
Pabrik tersebut dibangun tahun 2010 dengan dana Mensos RI Rp 1,5 miliar ditambah bantuan Otsus 2010 Rp 2,7 miliar, kemudian APBA 2012 Rp 300 juta. Pabrik ini  sebetulnya mampu mengolah 20.000 butir kelapa per hari tapi tak difungsikan.

4.      Gedung pasar grosir Bireuen.
Sebagai bagian dari paket bantuan tsunami, dibangun tahun 2007 oleh BRR NAD-Nias. Nilai bangunannya adalah Rp 7 miliar. Bangunan diserahkan ke Pemkab Bireuen tahun 2009. Pernah ditempati sementara sebagai pasar grosir. Kemudian disewakan kepada Pante Perak Group tahun 2013. Setahun kemudian Pante Perak angkat kaki, gedung itu kosong hingga kini.

5.      Mesin press sabut kelapa di pinggir jalan kawasan Desa Paya Meuneng, Peusangan.
Mesin bantuan Pertamina tahun 2011 lalu senilai Rp 800 juta belum difungsikan

6.      Pabrik susu kedelai di Peudada.
Dibangun dengan dana APBA tahun 2006 Rp 6 miliar, hingga kemarin belum difungsikan.

BANDA ACEH:

1.      Pasar baru Ulee Kareng yang didirikan di Gampong Ceurih, Ulee Kareng.
Diresmikan pada 2010 lalu, hingga kini masih terbengkalai. Tak ada aktivitas jual beli apapun di pasar ini. Camat Ulee Kareng, Aulia R Dahlan mengakui bahwa pasar seluas 2.000 meter ini tidak digunakan oleh pedagang. Setelah diresmikan, pasar ini sempat difungsikan selama tiga bulan. Namun, pedagang kembali ke pasar lama di kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng, karena pendapatan mereka menurun drastis akibat tidak ada pembeli yang datang ke pasar baru. Menurut para pedagang lokasi pasar tersebut tidak cocok, karena jauh dan masuk ke dalam. Pedagang lebih memilih berjualan di Simpang Tujuh, karena banyak orang yang melewati tempat ini. Tempat ini pun mudah diakses masyarakat, disbanding lokasi Pasar Baru tersebut.

PIDIE JAYA :

1.      Rumah Potong Hewan di kabupaten Pidie Jaya yang belokasi di pinggir sungai (krueng) Meureudu di Gampong (Desa) Jurong, Teupin Pukat, Kemukiman Kuta Simpang, Kec. Meurah Dua.
Meski pembangunan sudah lebih setahun selesai, namun hingga kini terkesan diterlantarkan begitu saja tanpa ada upaya untk difungsikan. Akses jalan masuk menuju RPH tersebut tidak tersedia. Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kewan Kesmavet) Distannak Pidie Jaya, drh Mahdi M Thaib kepada wartawan mengatakan, RPH yang dibangun dengan dana APBN TA 2012 belum digunakan karena beberapa peralatan yang dibutuhkan belum lengkap. Fasilitas untuk mendukung operasional RPH tersebut belum tersedia seperti tempat pembuangan limbah, kandang istirahat, listrik, air bersih, dan yang terpenting lagi adalah peralatan.

ACEH UTARA:

1.      Aset Perusahaan Daerah Bina Usaha (PDBU) pemkab Aceh Utara, senilai Rp 16 miliar.
Aset tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Semenjak didirikan pada tahun 90-an pabrik garmen PT Lambortex, yang dikelola PT Bina Usaha Satu, merugi total. Aset lain seperti dan Kilang Crude Palm Oil (CPO) juga tak memberi hasil. Sementara kapal Marisa menjadi besi tua setelah terdampar di perairan Samudera Hindia, Kabupaten Aceh Singkil. Ketiga aset itu tak berfungsi disebabkan faktor kesalahan dalam menajemen. Sehingga, untuk mengoperasionalkan kembali pabrik garmen dan kelapa sawit tersebut dibutuhkan restrukturisasi di bidang manajemen baru dan rasionalisasi karyawan dalam upaya efisiensi penggunaan anggaran.

ACEH SELATAN:

1.      Terminal tipe C yang telah siap dibangun di Kecamatan Labuhan Haji dan Kecamatan Trumon Timur.
Fasilitas infrastuktur yang di bangun tahun 2011 dan 2012 lalu menelan dana miliaran rupiah sumber anggaran APBA/Otsus ini, setelah siap dibangun sampai sekarang kondisinya terbengkalai tidak dimanfaatkan. Ketua LSM Lembaga Independen Bersih Aceh Selatan (Libas), Mayfendri, menyatakan penyebab terminal tipe C yang berlokasi di Trumon Timur dan Labuhan Haji sampai sekarang tidak bisa dimanfaatkan, selain tidak adanya tindakan tegas dan kemauan yang kuat dan ikhlas dari Pemkab Aceh Selatan melalui dinas terkait untuk memfungsikan terminal itu, juga disebabkan karena perencanaan awal yang salah.  
Bukti perencanaan awal yang salah itu karena penempatan lokasi pembangunan terminal yang salah yakni dibangun di lokasi yang sepi atau jauh dari keramaian rumah penduduk, seperti di Trumon Timur kenapa tidak dibangun terminal itu di simpang Krueng Luas yang jelas-jelas pusat keramaian, demikian juga terminal Labuhan Haji kenapa tidak dibangun di lokasi kompleks pasar Labunan Haji yang juga bekas lokasi terminal lama.

Selain aset-aset di atas masih terdapat banyak lagi aset-aset terbengkalai milik pemerintah Aceh baik yang berbentuk bangunan, pabrik, mesin, dan alat transportasi. Aset-aset tersebut hanya menghabiskan anggaran daerah jika tidak dimanfaatkan. Anggaran tersebut seharusnya dapat digunakan untuk membantu perekonomian dan menyejahterakan masyakat Aceh.