Aset Aceh yang Terbengkalai

Disepanjang jalan Medan-Banda Aceh, anda pasti kerap menemukan bangunan yang tidak difungsikan atau dibiarkan begitu saja setelah selesai dibangun. Kondisi bangunan tersebut tidak terurus, dan bahkan dalam kondisi lebih parah lagi yakni sudah rusak disana disini. Bangunan-bangunan tersebut bisa jadi merupakan milik Pemerintah Provinsi Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berikut ini adalah aset-aset Aceh yang berada dalam kondisi terbengkalai di beberapa kabupaten/kota, yakni:

LHOKSEUMAWE :

1.      Pasar buah yang berlokasi di Jalan Pase.

Aset daerah senilai Rp 3 miliar dengan 128 blok itu terbengkalai. Alasan pedagang yang seharusnya menempati blok tersebut adalah karena mereka tak ada jatah. Untuk itu, kalangan anggota DPRK Lhokseumawe meminta dinas terkait segera mendata ulang siapa saja pemilik blok di pasar itu.

2.      Aset Taman Legos.
Aset yang dibangun dengan dana otonomi khusus (otsus) tahun 2012-2013 senilai Rp 1,5 miliar pada eks terminal labi-labi Kota Lhokseumawe terbengkalai. Kini sejumlah perangkat dan properti di taman itu  mulai dirusak dan dijarah warga. Taman Legos direncanakan akan dijadikan pusat kuliner di Kota Lhokseumawe. Proses pembangunannya telah rampung tahun 2013 dan telah diserahkan ke Pemerintah Kota Lhokseumawe. Namun, usai serah terima itu, tidak langsung difungsikan, karena pemerintah masih menunggu pihak swasta yang mau mengelola taman tersebut.

MEULABOH:

1.      Tugu Kupiah Meukeutop

Lambang daerah Kabupaten Aceh Barat, serta lokasi gugurnya Pahlawan Nasional Teuku Umar Johan Pahlawan yang terletak di Desa Suak Ujong Kalak, Kota Meulaboh, kini terbengkalai. situs budaya yang dibangun kembali sekitar tahun 2006 oleh Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) Aceh dengan biaya mencapai ratusan juta rupiah itu, kini tak bisa dimanfaatkan dengan baik karena ditumbuhi rumput liar dan tak ada perawatan. Menurut Iskandar Nusa seorang budayawan Aceh Barat, lokasi tugu yang terletak di bekas tempat berdirinya Tugu Prasamya Purnakarya yang diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia sekitar tahun 1995 lalu, dan dijadikan sebagai lokasi pembangunan tugu Kupiah Meukeutop itu dinilai tak layak karena lokasinya yang tidak strategis dan tak banyak diketahui oleh masyarakat luas, karena berada di jalan yang buntu dan lokasi yang kumuh.

BIREUEN:

1.      Pabrik pengolahan pakan ternak bantuan Jepang di Gle Kuprai Gandapura.
Hingga saat ini tidak difungsikan untuk  menghasilkan pakan ternak. Selain bantuan Jepang pada tahun 2000, Pemkab Bireuen waktu itu juga mengucurkan bantuan tambahan Rp 100 juta pada  tahun 2002, Rp 100 juta pada tahun 2004, kemudian bantuan mesin tahun 2013 yang dananya bersumber dari APBA.

2.      Pabrik inti keramik di Juli.
Pabrik yang didirikan dengan bantuan Pertamina tahun 2003 senilai Rp 1,2  miliar.

3.      Pabrik Biodiesel di Desa Beunyot Juli.
Pabrik tersebut dibangun tahun 2010 dengan dana Mensos RI Rp 1,5 miliar ditambah bantuan Otsus 2010 Rp 2,7 miliar, kemudian APBA 2012 Rp 300 juta. Pabrik ini  sebetulnya mampu mengolah 20.000 butir kelapa per hari tapi tak difungsikan.

4.      Gedung pasar grosir Bireuen.
Sebagai bagian dari paket bantuan tsunami, dibangun tahun 2007 oleh BRR NAD-Nias. Nilai bangunannya adalah Rp 7 miliar. Bangunan diserahkan ke Pemkab Bireuen tahun 2009. Pernah ditempati sementara sebagai pasar grosir. Kemudian disewakan kepada Pante Perak Group tahun 2013. Setahun kemudian Pante Perak angkat kaki, gedung itu kosong hingga kini.

5.      Mesin press sabut kelapa di pinggir jalan kawasan Desa Paya Meuneng, Peusangan.
Mesin bantuan Pertamina tahun 2011 lalu senilai Rp 800 juta belum difungsikan

6.      Pabrik susu kedelai di Peudada.
Dibangun dengan dana APBA tahun 2006 Rp 6 miliar, hingga kemarin belum difungsikan.

BANDA ACEH:

1.      Pasar baru Ulee Kareng yang didirikan di Gampong Ceurih, Ulee Kareng.
Diresmikan pada 2010 lalu, hingga kini masih terbengkalai. Tak ada aktivitas jual beli apapun di pasar ini. Camat Ulee Kareng, Aulia R Dahlan mengakui bahwa pasar seluas 2.000 meter ini tidak digunakan oleh pedagang. Setelah diresmikan, pasar ini sempat difungsikan selama tiga bulan. Namun, pedagang kembali ke pasar lama di kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng, karena pendapatan mereka menurun drastis akibat tidak ada pembeli yang datang ke pasar baru. Menurut para pedagang lokasi pasar tersebut tidak cocok, karena jauh dan masuk ke dalam. Pedagang lebih memilih berjualan di Simpang Tujuh, karena banyak orang yang melewati tempat ini. Tempat ini pun mudah diakses masyarakat, disbanding lokasi Pasar Baru tersebut.

PIDIE JAYA :

1.      Rumah Potong Hewan di kabupaten Pidie Jaya yang belokasi di pinggir sungai (krueng) Meureudu di Gampong (Desa) Jurong, Teupin Pukat, Kemukiman Kuta Simpang, Kec. Meurah Dua.
Meski pembangunan sudah lebih setahun selesai, namun hingga kini terkesan diterlantarkan begitu saja tanpa ada upaya untk difungsikan. Akses jalan masuk menuju RPH tersebut tidak tersedia. Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kewan Kesmavet) Distannak Pidie Jaya, drh Mahdi M Thaib kepada wartawan mengatakan, RPH yang dibangun dengan dana APBN TA 2012 belum digunakan karena beberapa peralatan yang dibutuhkan belum lengkap. Fasilitas untuk mendukung operasional RPH tersebut belum tersedia seperti tempat pembuangan limbah, kandang istirahat, listrik, air bersih, dan yang terpenting lagi adalah peralatan.

ACEH UTARA:

1.      Aset Perusahaan Daerah Bina Usaha (PDBU) pemkab Aceh Utara, senilai Rp 16 miliar.
Aset tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Semenjak didirikan pada tahun 90-an pabrik garmen PT Lambortex, yang dikelola PT Bina Usaha Satu, merugi total. Aset lain seperti dan Kilang Crude Palm Oil (CPO) juga tak memberi hasil. Sementara kapal Marisa menjadi besi tua setelah terdampar di perairan Samudera Hindia, Kabupaten Aceh Singkil. Ketiga aset itu tak berfungsi disebabkan faktor kesalahan dalam menajemen. Sehingga, untuk mengoperasionalkan kembali pabrik garmen dan kelapa sawit tersebut dibutuhkan restrukturisasi di bidang manajemen baru dan rasionalisasi karyawan dalam upaya efisiensi penggunaan anggaran.

ACEH SELATAN:

1.      Terminal tipe C yang telah siap dibangun di Kecamatan Labuhan Haji dan Kecamatan Trumon Timur.
Fasilitas infrastuktur yang di bangun tahun 2011 dan 2012 lalu menelan dana miliaran rupiah sumber anggaran APBA/Otsus ini, setelah siap dibangun sampai sekarang kondisinya terbengkalai tidak dimanfaatkan. Ketua LSM Lembaga Independen Bersih Aceh Selatan (Libas), Mayfendri, menyatakan penyebab terminal tipe C yang berlokasi di Trumon Timur dan Labuhan Haji sampai sekarang tidak bisa dimanfaatkan, selain tidak adanya tindakan tegas dan kemauan yang kuat dan ikhlas dari Pemkab Aceh Selatan melalui dinas terkait untuk memfungsikan terminal itu, juga disebabkan karena perencanaan awal yang salah.  
Bukti perencanaan awal yang salah itu karena penempatan lokasi pembangunan terminal yang salah yakni dibangun di lokasi yang sepi atau jauh dari keramaian rumah penduduk, seperti di Trumon Timur kenapa tidak dibangun terminal itu di simpang Krueng Luas yang jelas-jelas pusat keramaian, demikian juga terminal Labuhan Haji kenapa tidak dibangun di lokasi kompleks pasar Labunan Haji yang juga bekas lokasi terminal lama.

Selain aset-aset di atas masih terdapat banyak lagi aset-aset terbengkalai milik pemerintah Aceh baik yang berbentuk bangunan, pabrik, mesin, dan alat transportasi. Aset-aset tersebut hanya menghabiskan anggaran daerah jika tidak dimanfaatkan. Anggaran tersebut seharusnya dapat digunakan untuk membantu perekonomian dan menyejahterakan masyakat Aceh.